Rabu, 17 Oktober 2012



tugas sofkill : prilaku konsumen
 
DAMPAK KENAIKAN TARIF KERETA API (PJKA)

Khawatir Ada Konflik, Komnas HAM Minta Kenaikan Tarif KRL Ditunda  


Minggu, 30 September 2012 | 15:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengkhawatirkan akan terjadi konflik jika kenaikan tarif commuter line tetap dipaksakan berlaku mulai Senin, 1 Oktober 2012. Rencananya, operator PT KAI Commuter Jabodetabek akan menaikkan tarif di semua rute sebesar Rp 2.000.
"Jika penolakan terlalu kuat, berpotensi terjadi konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue ketika dihubungi Tempo, Ahad, 30 September 2012. Karena itu, Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan ihwal dampak kenaikan ini bagi penumpang kereta api.

Syafrudin menegaskan, PT KCJ tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan tarif yang sebaiknya diberlakukan.

Namun, kata Syafrudin, PT KCJ sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat dengan kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari pertemuan," ujarnya.

Syafrudin menegaskan, kenaikan tarif sebesar Rp 2.000 akan berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua rute. Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam satu perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menyatakan mereka tidak akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun, dia meminta kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen. Karena itulah, dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk menyelesaikan polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap memfasilitasi kembali," ujarnya.
JAKARTA (Pos Kota) –Pihak Kereta Api Indonesia jangan kebelet dan hendaknya memikirkan dampak kenaikan tarif KA commuter line yang akan diberlakukan mulai hari ini (Senin, 1 Oktober). Masyarakat dan komunitas pengguna kereta api pun mulai bersuara menolaknya.
Bahkan Komnas HAM pun ikut angkat bicara dan minta agar rencana tersebut ditunda atau dibatalkan saja daripada memicu konflik.
“Sebaiknya ditunda karena rakyat bawah yang jelas-jelas menjadikan angkutan massal itu sebagai andalannya menolak. Sehingga jika dipaksakan berpotensi memicu konflik yang pelik di lapangan,” kata Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, kemarin.
Rencananya, operator PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ) akan menaikkan tarif di semua rute sebesar Rp2000 mulai Senin 1 Oktober.  Dirjen Kereta Api Kemenhub, Tunjung Inderawan, sudah minta agar kenaikan sebesar Rp2000 itu ditunda. Setidaknya kebijakan itu baru dilakukan pada awal Januari 2013 mendatang.
“Harus didiskusikan dulu dengan berbagai pihak untuk menentukan formulasi kenaikan dan menyosilisasikan kepada masyarakat agar bisa diterima,” kata Syarifudin.
MEDIASI TAK MAU HADIR
Lebih lanjut dikatakan, untuk membahas masalah ini sudah pernah diadakan mediasi dengan berbagai pihak sesuai keinginan Dirjen Kereta Api. Tapi pihak PT KCJ selaku operator commuter line tidak pernah mau hadir untuk mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.
“Kami melihat tidak aDa niat baik PT KCJ  dan ingin memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. Karena itu mereka sengaja menghindar dari pertemuan mediasai yang diprakarsai Komnas HAM,” ujarnya.
Kenaikan tarif  Rp2000, menurut Syarifudin,  berdampak besar bagi pengguna KRL khususnya dari kalangan kelas menengah ke bawah dan dirasakan tidak adil karena berlaku di semua rute.   Padahal, tidak sedikit penumpang yang hanya menempuh jarak pendek dalam satu perjalanan kereta api. “Tidak adil, apalagi kondisi masyarakat saat ini masih jauh dari harapan dan pelayanan kereta api semakin memburuk.” ujarnya lagi.
HUBUNGANNYA DENGAN DUNIA NYATA
 * MASYARAKAT MENOLAK
Ketua Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B), Harry Ara, Minggu (30/9), mengatakan kenaikan tarif berpotensi memicu reaksi dari pengguna jasa kereta. Saat ini rencana kenaikan harga tiket Commuter Line sudah menimbulkan keresahan pengguna jasa kereta.
Ia berharap, sebelum ada gejolak maka PT KJC sebaiknya membatalkan rencana tersebut.
“Sebelumnya kita sudah lakukan aksi damai tentang kenaikan ini,” ujarnya.
Masyarakat Pencinta Kereta Api (Maska) Parung Panjang juga mendesak PT KAI membatalkan rencana kenaikan tarif Commuter Line tersebut. “Di Parung Panjang, bakal ada gejolak dari para pengguna kereta untuk menentang kebijakan itu. Masalahnya, tarif saat ini, sudah terbilang mahal, apalagi kalau dinaikkan,” ujar Muhtadin, anggota Maska.
Saat ini, harga tiket Commuter Lline Parungpajang-Serpong-Tanah Abang Rp6 ribu, jika dinaikan Rp2000 maka masyarakat harus membayar Rp8 ribu. “Mestinya harga tiket diturunkan lewat bantuan subsidi pemerintah,” katanya. “Kita ini khan punya peran besar dalam mengatasi kemacetan jalan di Ibukota dan kota penyangganya, yang didominasi kendaraan pribadi.”
 * POLISI SIAP
Aparat kepolisian sendiri mulai bersiap-siap mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi unjuk rasa. Di antaranya polisi akan bersiaga di Stasiun KA Bogor dan lainnya.
“Pengaman di Stasiun Bogor akan kita perketat sejak pk.06:00. Kita akan tempatkan personil mengantisipasi gejolak dari pengguna jasa kereta terkait dengan kenaikan tarif Commuter Line,” ungkap Kapolres Bogor Kota AKBP Hilman, Minggu.
Menurutnya, polisi akan disebar lengkap dengan  peralatannya. Selain berpakaian dinas, ada juga patugas yang akan disebar dengan berpakaian sipil. “Pengamanan ini atas permintaan pihaknya PT KJC.”
Pengamanan ini menjadi perhatian khusus pihaknya mengingat  stasiun merupakan tempat pelayanan publik. “Pastinya kita siapkan untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak kita inginkan,” tambhanya.
Pengamanan serupa akan ditingkat di Stasiun Cilebut dan Parung Panjang. Menurut Kapolres Bogor, Hari Santoso,  pihaknya sudah menggelar rapat dengan PT KJC mengantisipasi penolakan kenaikan tarif Commuter Line. “Sejak pk.06:00, di dua stasiun ini masing-masing akan dijaga 15 personil dari  Polsek Sukaraja  untuk Stasiun Cilebut dan 15 personi lagi dari Polsek Parung Panjang.” (dwi/iwan/us/o)
 *PENDAPAT MASYAKAT
Hari ini, Senin (1/10/2012), menjadi hari kelabu bagi Tofani, mahasiswa Binus. Pasalnya, pengguna setia kereta api listrik (KRL) itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli tiket kereta comumterline Jabodetabek (KCJ). Sebab, terhitung mulai Senin (1/10/2012) ini, tarif KRL AC dinaikkan hingga Rp 2000 per satu tujuan. Untuk tujuan Tanah Abang-Serpong dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000. Tarif ini juga berlaku untuk tujuan Tanah Abang-Bogor dari Rp 7.000 menjadi Rp 9.000.
 "Bagi saya ini tidak masuk akal. Saya mahasiswa harus membayar mahal untuk KRL yang tidak nyaman sama sekali," katanya, ketika ditemui di Stasiun Sudimara, Jakarta.  
Dia mengatakan, butuh tambahan pengeluaran ongkos transportasi jika harus menambah Rp 2.000. "Saya dari stasiun harus naik angkot lagi. Jadi minimal Rp 10.000 saya bayar sekali jalan," kata warga Pamulang 2 ini. Hal senada ditegaskan Rian. Pekerja kantoran di bilangan Sudirman ini mengaku, kenaikan tarif KRL Commuterline tidak sejalan dengan pelayanannya. "AC kereta sering mati. Belum lagi kalau berangkat kerja atau pulang selalu numpuk di kereta," katanya.
Oleh karena itu, kedua KRL mania itu meminta rencana kenaikan tarif KRL AC itu dibatalkan. Senada dengan Tofani dan Rian, kenaikan tarif ini juga ditentang oleh sebagian besar komunitas KRL Mania. Seperti ditegaskan oleh moderator KRL Mania, sejumlah pihak juga cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL.
"Mulai Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Komas HAM dan banyak lagi yang cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL," kata Nurcahyo seperti ditulis dalam rilis yang diterima Gatranews hari ini. Selain itu, YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia, Asosiasi Penumpang Kereta, termasuk kalangan akademisi seperti BEM UI dan sejumlah lembaga lain juga tidak setuju kenaikan tarif KRL.
Karena itu, menurut Nurcahyo, dukungan dari pengguna KRL untuk menolak kenaikan tarif tanpa kejelasan jaminan peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan juga telah terlihat. Survei yang digunakan PT KAI dengan melibatkan satu lembaga yang dipilihnya, LM FEUI, juga dianggap tidak menggambarkan aspirasi penumpang.
Nurcahyo menjelaskan dampak dari kenaikkan tarif ini, para pengguna KRL non subsidi akan kembali memenuhi KRL ekonomi. Perpindahan penumpang tersebut disebabkan penumpang merasa dirugikan, terutama yang jaraknya dekat. “Sekarang dari Serpong saja, banyak yang beralih dari commuter line ke kereta ekonomi, jadi siap-siap saja KRL menjadi tambah tidak manusiawi,’ jelasnya.
Pada kenyatannya, KRL ekonomi mulai dihilangkan pelan-pelan, sehingga mau tidak mau para penumpang harus naik commuter line. “Secara sistematis kita pikir tidak adil, kalau mau melakukan penyelesaian step by step harus diselesaikan terlebih dahulu masalah e-ticketing, dimana dari tahun 2009 belum selesai,” ungkapnya.
Nurcahyo mernambahkan dari pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi apabila tuntutan para penumpang tidak diakomodir. “Kita lihat sebulan dua bulan janji-janji mereka bener nggak omongannya, selain itu kita menuntut standar pelayanan minimum, seperti AC nya nyala, keterlambatan jangan parah, masalah keamanan dan gangguan segala macam penumpang ada kompensasinya,” tutupnya.
Agar tidak terjadi keributan, KRL Mania pun mendesak Menteri Perhubungan, EE Mangindaan,  Dirjen Perkeretaapian, Tundjung Inderawan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Direktur PT. KAI, Ignasius Jonan, dan Ketua Komisi V - DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow, untuk  segera turun tangan dan melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan kemelut kenaikan tarif KRL ini.
Semua itu dilakukan untuk membuat KRL Jabotabek menjadi transportasi umum yang terjangkau dan layak dalam keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Masyarakat pengguna KRL Jabotabek sama pentingnya dengan pengguna jalan yang disubsidi melalui harga BBM oleh Pemerintah.
"Subsidi itu lebih bermanfaat untuk peningkatan pelayanan KRL sehingga bisa menekan atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya," katanya.
Sementara itu, pihak operator KRL beralasan kenaikan tarif diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi kereta api yang ada saat ini. "Selain itu, PT KAI (persero) meningkatkan tarif kereta api untuk perbaikan infrastruktur dan meningkatkan volume angkutan," kata Direktur Operasi PT KCJ Apriyono.
Toh sejak awal, rencana menaikkan tarif KRL itu tidak disepakati pihak-pihak terkait. Anggota Komisi V DPR, Arwani Thomafi, menilai rencana menaikkan tarif kereta listrik (KRL) AC atau Commuter Line sangat memberatkan masyarakat. Apalagi jika PT. KCJ (KAI Commuter Jabodetabek) menaikkan tarif dengan alasan untuk menutup biaya investasi penambahan kereta. "Hemat saya,seharusnya investasi penambahan sarana tidak dibebankan langsung kepada masyarakat," tegas Arwani, Kamis (27/9/2012).
Menurut politisi PPP ini kenaikan tarif commuter line perlu ditunda untuk menghindari hal-hal yang kontra produktif. "Diperlukan kearifan dari semua stakeholders dan sejalan dengan tujuan tersedianya angkutan massal yang nyaman dan terjangkau masyarakat," kata Arwani.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pun mengkhawatirkan terjadinya konflik jika kenaikan tarif commuter line tetap dipaksakan. "Jika penolakan terlalu kuat, berpotensi terjadi konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, Ahad (30/9/2012). Karena itu, Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan ihwal dampak kenaikan ini bagi penumpang kereta api.
Syafrudin menegaskan, PT KCJ tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan tarif yang sebaiknya diberlakukan.
Namun, kata Syafrudin, PT KCJ sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat dengan kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari pertemuan," ujarnya.
Menurut Syafrudin, kenaikan tarif akan berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua rute. Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam satu perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menegaskan, mereka tidak akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun, Syafrudin meminta kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen. Karena itulah, dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk menyelesaikan polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap memfasilitasi kembali," ujarnya. (HP)
*Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang penulis paparkan dari sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perkembangan harga tiket pada PT. Kereta Api (Persero) setiap tahunnya mengalami kenaikan namun pada tahun 2006 harga tiket mengalami penurunan hal tersebut karena PT. Kereta Api (Persero) tidak bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang transportasi. Setelah dibukanya Tol Cipularang banyak perusahaan tranportasi menetapkan harga yang sama bahkan dibawah harga tiket Kereta Api.
2. Hasil penjualan PT. Kereta Api (Persero) setiap tahunnya mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2005 mengalami penurunan, hal ini disebabkan di bukanya tol Cipularang sehingga banyaknya konsumen yang beralih menggunakan jasa transportasi lain seperti Travel, Bus dan sebagaian konsumen bahkan menggunakan mobil pribadinya apabila manuju ke kota Bandung. Namun pada tahun 2006 Hasil penjualan PT. Kereta Api (Persero) mengalami kenaikan setelah PT. Kereta Api (Persero) melakukan penurunan harga tiket dan hal tersebut membawa dampak positif yaitu menaikan hasil penjualan yang tadinya pada 2005 hasil penjualan adalah Rp.15.000.000.000 naik menjadi Rp.17.000.000.000.
3. Dari hasil analisis yang penulis lakukan, bahwa harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan dimana besarnya pengaruh harga tiket terhadap hasil penjualan adalah sebesar 21,81 % dan sisanya sebesar 78,19 % dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya, kualitas pelayanan, tingkat keamanan kereta api (seringnya terjadi rel anjlok yang bisa menyebabkan kecelakaan), dibukanya tol Cipularang yang menyebabkan jarak tempuh Jakarta – Bandung semakin singkat, banyaknya Travel yang beroperasi dan kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab misalnya, menggunakan jasa Kereta Api tanpa membeli karcis, kalaupun membayar uang tersebut belum tentu masuk kedalam perusahaan.

*Saran

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan untuk langkah perbaikan selanjutnya.
Adapun saran-saran yang dimaksudkan dalah sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan harga tiket PT. Kereta Api (Persero) harus berhati-hati karena harga memiliki pengaruh yang penting di benak konsumen, selain itu PT. Kereta Api (Persero) harus memperhatikan penetapan harga yang dilakukan oleh para pesaing. Diharapkan harga tiket Kereta Api lebih murah 73 dibandingkan travel atau bus, hal ini dilakukan untuk meningkatkan hasil penjualan tiket .

2. PT. Kereta Api (Persero) diharapkan memperhatikan beberapa hal dalam menetapakan harga tiket misalnya, memperhatikan para pesaing, meningkatkan kualitas pelayanan seperti mengutamakan kebersihan gerbong, memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen, menyajikan makanan yang sesuai dengan selera konsumen, dan mengutamakan factor keselamatan seperti pengecekan rutin rel agar Kereta Api tidak anjlok dan menghindari tabrakan. Karena penetapan harga tiket memiliki peranan penting dalam kelangsungana hidup perusahaan, dengan penetapan harga tiket yang terjangkau maka akan menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kereta api, sehingga akan lebih meningkatkan hasil penjualan.

 *DAFTAR PUSTAKA

http://www.tempo.co/read/news/2012/09/30/083432825/Khawatir-Ada-Konflik-Komnas-HAM-Minta-Kenaikan-Tarif-KRL-Ditunda

http://www.poskotanews.com/2012/10/01/batalkan-kenaikan-tarif-ka-commuter-line




Tidak ada komentar:

Posting Komentar