tugas sofkill : prilaku konsumen
DAMPAK KENAIKAN TARIF KERETA API
(PJKA)
Khawatir Ada Konflik, Komnas HAM Minta Kenaikan Tarif KRL Ditunda
Minggu, 30 September 2012 | 15:11 WIB
TEMPO.CO, Jakarta -
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengkhawatirkan akan terjadi konflik jika
kenaikan tarif commuter line tetap dipaksakan berlaku mulai Senin, 1
Oktober 2012. Rencananya, operator PT KAI Commuter Jabodetabek akan menaikkan
tarif di semua rute sebesar Rp 2.000.
"Jika penolakan terlalu kuat,
berpotensi terjadi konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma
Simeulue ketika dihubungi Tempo, Ahad, 30 September 2012. Karena itu,
Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan ihwal dampak kenaikan ini
bagi penumpang kereta api.
Syafrudin menegaskan, PT KCJ tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan tarif yang sebaiknya diberlakukan.
Namun, kata Syafrudin, PT KCJ sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat dengan kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari pertemuan," ujarnya.
Syafrudin menegaskan, kenaikan tarif sebesar Rp 2.000 akan berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas menengah ke bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua rute. Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam satu perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menyatakan mereka tidak
akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun, dia meminta
kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen. Karena itulah,
dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk menyelesaikan
polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama agar tidak ada
yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap memfasilitasi
kembali," ujarnya.
JAKARTA (Pos Kota) –Pihak Kereta Api Indonesia
jangan kebelet dan hendaknya memikirkan dampak kenaikan tarif KA commuter line
yang akan diberlakukan mulai hari ini (Senin, 1 Oktober). Masyarakat dan
komunitas pengguna kereta api pun mulai bersuara menolaknya.
Bahkan Komnas HAM pun ikut angkat bicara dan
minta agar rencana tersebut ditunda atau dibatalkan saja daripada memicu
konflik.
“Sebaiknya ditunda karena rakyat bawah yang
jelas-jelas menjadikan angkutan massal itu sebagai andalannya menolak. Sehingga
jika dipaksakan berpotensi memicu konflik yang pelik di lapangan,” kata
Komisioner Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Simeulue, kemarin.
Rencananya, operator PT KAI Commuter Jabodetabek
(PT KCJ) akan menaikkan tarif di semua rute sebesar Rp2000 mulai Senin 1
Oktober. Dirjen Kereta Api Kemenhub, Tunjung Inderawan, sudah minta agar
kenaikan sebesar Rp2000 itu ditunda. Setidaknya kebijakan itu baru dilakukan
pada awal Januari 2013 mendatang.
“Harus didiskusikan dulu dengan berbagai pihak
untuk menentukan formulasi kenaikan dan menyosilisasikan kepada masyarakat agar
bisa diterima,” kata Syarifudin.
MEDIASI TAK MAU HADIR
Lebih lanjut dikatakan, untuk membahas masalah
ini sudah pernah diadakan mediasi dengan berbagai pihak sesuai keinginan Dirjen
Kereta Api. Tapi pihak PT KCJ selaku operator commuter line tidak pernah mau
hadir untuk mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM.
“Kami melihat tidak aDa niat baik PT KCJ
dan ingin memaksakan pemberlakuan kenaikan tarif kepada pengguna. Karena itu
mereka sengaja menghindar dari pertemuan mediasai yang diprakarsai Komnas HAM,”
ujarnya.
Kenaikan tarif Rp2000, menurut
Syarifudin, berdampak besar bagi pengguna KRL khususnya dari kalangan
kelas menengah ke bawah dan dirasakan tidak adil karena berlaku di semua
rute. Padahal, tidak sedikit penumpang yang hanya menempuh jarak
pendek dalam satu perjalanan kereta api. “Tidak adil, apalagi kondisi
masyarakat saat ini masih jauh dari harapan dan pelayanan kereta api semakin
memburuk.” ujarnya lagi.
HUBUNGANNYA
DENGAN DUNIA NYATA
* MASYARAKAT
MENOLAK
Ketua Gerakan Rakyat Bogor Bersatu (GR2B), Harry
Ara, Minggu (30/9), mengatakan kenaikan tarif berpotensi memicu reaksi dari
pengguna jasa kereta. Saat ini rencana kenaikan harga tiket Commuter Line sudah
menimbulkan keresahan pengguna jasa kereta.
Ia berharap, sebelum ada gejolak maka PT KJC
sebaiknya membatalkan rencana tersebut.
“Sebelumnya kita sudah lakukan aksi damai tentang
kenaikan ini,” ujarnya.
Masyarakat Pencinta Kereta Api (Maska) Parung
Panjang juga mendesak PT KAI membatalkan rencana kenaikan tarif Commuter Line
tersebut. “Di Parung Panjang, bakal ada gejolak dari para pengguna kereta untuk
menentang kebijakan itu. Masalahnya, tarif saat ini, sudah terbilang mahal,
apalagi kalau dinaikkan,” ujar Muhtadin, anggota Maska.
Saat ini, harga tiket Commuter Lline
Parungpajang-Serpong-Tanah Abang Rp6 ribu, jika dinaikan Rp2000 maka masyarakat
harus membayar Rp8 ribu. “Mestinya harga tiket diturunkan lewat bantuan subsidi
pemerintah,” katanya. “Kita ini khan punya peran besar dalam mengatasi
kemacetan jalan di Ibukota dan kota
penyangganya, yang didominasi kendaraan pribadi.”
* POLISI
SIAP
Aparat kepolisian sendiri mulai bersiap-siap
mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi unjuk rasa. Di antaranya polisi akan
bersiaga di Stasiun KA Bogor dan lainnya.
“Pengaman di Stasiun Bogor akan kita perketat sejak pk.06:00. Kita
akan tempatkan personil mengantisipasi gejolak dari pengguna jasa kereta
terkait dengan kenaikan tarif Commuter Line,” ungkap Kapolres Bogor Kota AKBP
Hilman, Minggu.
Menurutnya, polisi akan disebar lengkap
dengan peralatannya. Selain berpakaian dinas, ada juga patugas yang akan
disebar dengan berpakaian sipil. “Pengamanan ini atas permintaan pihaknya PT
KJC.”
Pengamanan ini menjadi perhatian khusus pihaknya
mengingat stasiun merupakan tempat pelayanan publik. “Pastinya kita
siapkan untuk mencegah timbulnya masalah yang tidak kita inginkan,” tambhanya.
Pengamanan serupa akan ditingkat di Stasiun
Cilebut dan Parung Panjang. Menurut Kapolres Bogor, Hari Santoso,
pihaknya sudah menggelar rapat dengan PT KJC mengantisipasi penolakan kenaikan
tarif Commuter Line. “Sejak pk.06:00, di dua stasiun ini masing-masing akan
dijaga 15 personil dari Polsek Sukaraja untuk Stasiun Cilebut dan
15 personi lagi dari Polsek Parung Panjang.” (dwi/iwan/us/o)
*PENDAPAT MASYAKAT
Hari ini, Senin (1/10/2012),
menjadi hari kelabu bagi Tofani, mahasiswa Binus. Pasalnya, pengguna setia
kereta api listrik (KRL) itu harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli
tiket kereta comumterline Jabodetabek (KCJ). Sebab, terhitung mulai Senin
(1/10/2012) ini, tarif KRL AC dinaikkan hingga Rp 2000 per satu
tujuan. Untuk tujuan Tanah Abang-Serpong dari Rp 6.000 menjadi Rp 8.000.
Tarif ini juga berlaku untuk tujuan Tanah Abang-Bogor dari Rp 7.000 menjadi Rp
9.000.
"Bagi saya ini
tidak masuk akal. Saya mahasiswa harus membayar mahal untuk KRL yang tidak
nyaman sama sekali," katanya, ketika ditemui di Stasiun Sudimara, Jakarta.
Dia mengatakan, butuh tambahan
pengeluaran ongkos transportasi jika harus menambah Rp 2.000. "Saya dari
stasiun harus naik angkot lagi. Jadi minimal Rp 10.000 saya bayar sekali
jalan," kata warga Pamulang 2 ini. Hal senada ditegaskan Rian. Pekerja
kantoran di bilangan Sudirman ini mengaku, kenaikan tarif KRL Commuterline
tidak sejalan dengan pelayanannya. "AC kereta sering mati. Belum lagi
kalau berangkat kerja atau pulang selalu numpuk di kereta," katanya.
Oleh karena itu, kedua KRL
mania itu meminta rencana kenaikan tarif KRL AC itu dibatalkan. Senada dengan Tofani
dan Rian, kenaikan tarif ini juga ditentang oleh sebagian besar komunitas KRL
Mania. Seperti ditegaskan oleh moderator KRL Mania, sejumlah pihak juga
cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif KRL.
"Mulai Menteri
Perhubungan, Menteri BUMN, anggota Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Komas
HAM dan banyak lagi yang cenderung tidak sepakat dengan kenaikan tarif
KRL," kata Nurcahyo seperti ditulis dalam rilis yang diterima Gatranews
hari ini. Selain itu, YLKI, Masyarakat Transportasi Indonesia, Asosiasi Penumpang
Kereta, termasuk kalangan akademisi seperti BEM UI dan sejumlah lembaga lain
juga tidak setuju kenaikan tarif KRL.
Karena itu, menurut Nurcahyo,
dukungan dari pengguna KRL untuk menolak kenaikan tarif tanpa kejelasan jaminan
peningkatan keselamatan dan kenyamanan pelayanan juga telah terlihat. Survei
yang digunakan PT KAI dengan melibatkan satu lembaga yang dipilihnya, LM FEUI,
juga dianggap tidak menggambarkan aspirasi penumpang.
Nurcahyo menjelaskan dampak
dari kenaikkan tarif ini, para pengguna KRL non subsidi akan kembali memenuhi
KRL ekonomi. Perpindahan penumpang tersebut disebabkan penumpang merasa
dirugikan, terutama yang jaraknya dekat. “Sekarang dari Serpong saja, banyak
yang beralih dari commuter line ke kereta ekonomi, jadi siap-siap saja KRL
menjadi tambah tidak manusiawi,’ jelasnya.
Pada kenyatannya, KRL ekonomi
mulai dihilangkan pelan-pelan, sehingga mau tidak mau para penumpang harus naik
commuter line. “Secara sistematis kita pikir tidak adil, kalau mau melakukan
penyelesaian step by step harus diselesaikan terlebih dahulu masalah
e-ticketing, dimana dari tahun 2009 belum selesai,” ungkapnya.
Nurcahyo mernambahkan dari
pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi apabila tuntutan para penumpang tidak
diakomodir. “Kita lihat sebulan dua bulan janji-janji mereka bener nggak
omongannya, selain itu kita menuntut standar pelayanan minimum, seperti AC nya
nyala, keterlambatan jangan parah, masalah keamanan dan gangguan segala macam
penumpang ada kompensasinya,” tutupnya.
Agar tidak terjadi keributan,
KRL Mania pun mendesak Menteri Perhubungan, EE Mangindaan, Dirjen
Perkeretaapian, Tundjung Inderawan, Menteri BUMN, Dahlan Iskan, Direktur PT.
KAI, Ignasius Jonan, dan Ketua Komisi V - DPR RI, Yasti Soepredjo Mokoagow,
untuk segera turun tangan dan melakukan tindakan nyata untuk
menyelesaikan kemelut kenaikan tarif KRL ini.
Semua itu dilakukan untuk
membuat KRL Jabotabek menjadi transportasi umum yang terjangkau dan layak dalam
keselamatan dan kenyamanan perjalanan. Masyarakat pengguna KRL Jabotabek sama
pentingnya dengan pengguna jalan yang disubsidi melalui harga BBM oleh
Pemerintah.
"Subsidi itu lebih
bermanfaat untuk peningkatan pelayanan KRL sehingga bisa menekan atau
mengurangi penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya," katanya.
Sementara itu, pihak operator
KRL beralasan kenaikan tarif diperlukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
transportasi kereta api yang ada saat ini. "Selain itu, PT KAI (persero)
meningkatkan tarif kereta api untuk perbaikan infrastruktur dan meningkatkan
volume angkutan," kata Direktur Operasi PT KCJ Apriyono.
Toh sejak awal, rencana
menaikkan tarif KRL itu tidak disepakati pihak-pihak terkait. Anggota Komisi V
DPR, Arwani Thomafi, menilai rencana menaikkan tarif kereta listrik (KRL) AC
atau Commuter Line sangat memberatkan masyarakat. Apalagi jika PT. KCJ (KAI
Commuter Jabodetabek) menaikkan tarif dengan alasan untuk menutup biaya
investasi penambahan kereta. "Hemat saya,seharusnya investasi penambahan
sarana tidak dibebankan langsung kepada masyarakat," tegas Arwani, Kamis
(27/9/2012).
Menurut politisi PPP ini
kenaikan tarif commuter line perlu ditunda untuk menghindari hal-hal yang
kontra produktif. "Diperlukan kearifan dari semua stakeholders dan sejalan
dengan tujuan tersedianya angkutan massal yang nyaman dan terjangkau
masyarakat," kata Arwani.
Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia pun mengkhawatirkan terjadinya konflik jika kenaikan tarif commuter
line tetap dipaksakan. "Jika penolakan terlalu kuat, berpotensi terjadi
konflik," kata Komisioner Komnas HAM Syafruddin Ngulma Simeulue, Ahad
(30/9/2012). Karena itu, Komnas HAM akan memonitor perkembangan di lapangan
ihwal dampak kenaikan ini bagi penumpang kereta api.
Syafrudin menegaskan, PT KCJ
tidak menghadiri mediasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam pertemuan
sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan sudah
mengusulkan agar kenaikan tarif ini ditunda hingga awal Januari. Dalam rentang
waktu tersebut, para pihak berdiskusi untuk memformulasikan berapa kenaikan
tarif yang sebaiknya diberlakukan.
Namun, kata Syafrudin, PT KCJ
sengaja tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena tidak ingin terikat dengan
kesepakatan. Karena itulah, PT KCJ dinilai memaksakan pemberlakuan kenaikan
tarif kepada pengguna. "Mereka sengaja menghindar dari pertemuan,"
ujarnya.
Menurut Syafrudin, kenaikan
tarif akan berdampak besar bagi pengguna KRL, khususnya dari kalangan kelas
menengah ke bawah. Kenaikan ini juga menjadi tidak adil karena berlaku di semua
rute. Padahal, ada sejumlah penumpang yang tidak menempuh jarak terjauh dalam
satu perjalanan kereta api. "Masak harus disamaratakan," ujarnya.
Komnas HAM menegaskan, mereka
tidak akan mengintervensi kenaikan yang dilakukan oleh operator. Namun,
Syafrudin meminta kenaikan ini tidak menimbulkan persoalan di tingkat konsumen.
Karena itulah, dia menegaskan, penundaan adalah solusi paling efektif untuk
menyelesaikan polemik ini. Menurut dia, semua pihak selayaknya duduk bersama
agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam persoalan ini. "Kami siap
memfasilitasi kembali," ujarnya. (HP)
*Kesimpulan
Dari hasil pembahasan yang penulis paparkan dari sebelumnya,
maka penulis menarik kesimpulan bahwa:
1. Perkembangan harga tiket pada PT. Kereta Api (Persero)
setiap tahunnya mengalami kenaikan namun pada tahun 2006 harga tiket mengalami penurunan
hal tersebut karena PT. Kereta Api (Persero) tidak bisa bersaing dengan
perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang transportasi. Setelah
dibukanya Tol Cipularang banyak perusahaan tranportasi menetapkan harga yang
sama bahkan dibawah harga tiket Kereta Api.
2. Hasil penjualan PT. Kereta Api (Persero) setiap
tahunnya mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2005 mengalami penurunan, hal
ini disebabkan di bukanya tol Cipularang sehingga banyaknya konsumen yang
beralih menggunakan jasa transportasi lain seperti Travel, Bus dan sebagaian
konsumen bahkan menggunakan mobil pribadinya apabila manuju ke kota Bandung.
Namun pada tahun 2006 Hasil penjualan PT. Kereta Api (Persero) mengalami
kenaikan setelah PT. Kereta Api (Persero) melakukan penurunan harga tiket dan
hal tersebut membawa dampak positif yaitu menaikan hasil penjualan yang tadinya
pada 2005 hasil penjualan adalah Rp.15.000.000.000 naik menjadi Rp.17.000.000.000.
3. Dari hasil analisis yang penulis lakukan, bahwa harga tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil penjualan dimana besarnya pengaruh
harga tiket terhadap hasil penjualan adalah sebesar 21,81 % dan sisanya sebesar
78,19 % dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya, kualitas pelayanan, tingkat
keamanan kereta api (seringnya terjadi rel anjlok yang bisa menyebabkan
kecelakaan), dibukanya tol Cipularang yang menyebabkan jarak tempuh Jakarta –
Bandung semakin singkat, banyaknya Travel yang beroperasi dan kecurangan yang
dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab misalnya, menggunakan jasa
Kereta Api tanpa membeli karcis, kalaupun membayar uang tersebut belum tentu masuk
kedalam perusahaan.
*Saran
Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan
beberapa saran, yang mudah-mudahan dapat dijadikan masukan bagi perusahaan
untuk langkah perbaikan selanjutnya.
Adapun saran-saran yang dimaksudkan dalah sebagai berikut:
1. Dalam menetapkan harga tiket PT. Kereta Api (Persero)
harus berhati-hati karena harga memiliki pengaruh yang penting di benak
konsumen, selain itu PT. Kereta Api (Persero) harus memperhatikan penetapan
harga yang dilakukan oleh para pesaing. Diharapkan harga tiket Kereta Api lebih
murah 73 dibandingkan travel atau bus, hal ini dilakukan untuk meningkatkan
hasil penjualan tiket .
2. PT. Kereta Api (Persero) diharapkan memperhatikan
beberapa hal dalam menetapakan harga tiket misalnya, memperhatikan para
pesaing, meningkatkan kualitas pelayanan seperti mengutamakan kebersihan gerbong,
memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen, menyajikan makanan yang sesuai
dengan selera konsumen, dan mengutamakan factor keselamatan seperti pengecekan
rutin rel agar Kereta Api tidak anjlok dan menghindari tabrakan. Karena
penetapan harga tiket memiliki peranan penting dalam kelangsungana hidup
perusahaan, dengan penetapan harga tiket yang terjangkau maka akan menarik
minat masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan kereta api, sehingga akan
lebih meningkatkan hasil penjualan.
*DAFTAR PUSTAKA
http://www.tempo.co/read/news/2012/09/30/083432825/Khawatir-Ada-Konflik-Komnas-HAM-Minta-Kenaikan-Tarif-KRL-Ditunda
Tidak ada komentar:
Posting Komentar